Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, dukungan pendiri Wahid Institute, Yenny Wahid kepada Joko Widodo-Ma'ruf Amin adalah bentuk untuk memperkuat dukungan. Serta memberikan hal yang terbaik. "Kita bersyukur dan membesarkan hati. Dan sekali lagi semakin memperkuat opini pikiran keyakinan masyarakat pilihan yang terbaik tentang dukungan Jokowi dan Ma'ruf. Ya mudah-mudahan ini bisa terjaga baik," kata Surya Paloh di kantor DPP NasDem, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/9). Terkait : Promo Bonus Dia meminta kepada masyarakat serta semua pihak untuk menjaga stabilitas. "Apapun itu alasannya. Di atas segala kepentingan dan kehidupan dengan stabilitas yang kita bisa pertahankan itu sendiri suatu kontribusi kita. Itu harapan saya," ungkap Surya Paloh. Putri kedua Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid menyatakan sikap politik keluarganya dalam Pilpres 2019 dengan menegaskan dukungan terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bereaksi keras atas disahkannya Perppu Ormas menjadi UU Ormas oleh DPR beberapa waktu lalu. Perppu Ormas diterbitkan Presiden Jokowi untuk menggantikan UU Ormas yang lama.
SBY mempertanyakan sesungguhnya negara memosisikan ormas seperti apa. Dia juga mempertanyakan bagaimana hubungan yang tepat antara pemerintah dengan ormas dan rakyat.
"Kira-kira design atau kandungan UU Ormas itu seperti apa? Berangkat dari paradigma kehidupan bernegara, inilah yang harus jadi landasan berpikir semua," katanya dalam jumpa pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (30/10).
Partai Demokrat, kata SBY, berpendapat dalam kehidupan bernegara ada sejumlah hal yang dijadikan landasan dan rujukan, yang pertama adalah dasar negara. Agen Poker
"Dasar negara kita Pancasila itu telah dikukuhkan Tap MPR/1998 Nomor XVIII/MPR/1998 Tahun 1998 yang menegaskan Pancasila menjadi dasar negara, rumusan Pancasila dalam UUD 45 bukan rumusan Pancasila yang lain, harus jelas," kata SBY.
Yang kedua, kata SBY, konstitusi atau UUD 1945. Menurutnya, dalam konstitusi terdapat hak, kewajiban warga negara, termasuk di dalamnya hak berserikat, berkumpul dan menyatakan aspirasi baik tertulis maupun tidak tertulis.
"Ke tiga Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan konstitusi, ke empat di dalam kehidupan bernegara kita di dalam konstitusi kita negara diwajibkan menjamin keselamatan negara dan warga negara. Tentu masih banyak lagi yang kita pandang sebagai landasan dan rujukan bernegara tapi dengan empat poin itu Demokrat ingin ingatkan ke pemerintah," katanya.
Sebelumnya, pada Jumat (27/10), lalu SBY mendatangi Istana Negara buat bertemu Presiden Jokowi. Kedua membahas soal UU Ormas. Agen DominoQQ
Comments
Post a Comment